Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan pembentukan unit khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani konflik agraria di berbagai daerah.
Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat penanganan kasus sengketa lahan yang sering melibatkan masyarakat, perusahaan, serta pemerintah daerah.
Tangani Konflik Agraria Lebih Fokus
Komnas HAM menilai konflik agraria merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan khusus.
Dengan adanya unit khusus di Polri, penanganan kasus sengketa lahan diharapkan menjadi lebih terarah dan profesional.
Unit tersebut juga dapat fokus pada penyelidikan serta mediasi konflik yang melibatkan berbagai pihak.
Konflik Lahan Masih Sering Terjadi
Di berbagai daerah, konflik agraria masih sering terjadi antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah.
Persoalan tersebut biasanya berkaitan dengan kepemilikan lahan, izin usaha, serta penggunaan wilayah adat.
Komnas HAM menilai konflik seperti ini sering memicu ketegangan sosial jika tidak ditangani dengan baik.
Dorong Pendekatan Berbasis HAM
Komnas HAM juga mendorong agar penanganan konflik agraria dilakukan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang terdampak konflik lahan.
Selain itu, penyelesaian konflik juga diharapkan dapat dilakukan secara adil dan transparan.
Perlu Koordinasi Antar Lembaga
Penanganan konflik agraria tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga instansi pemerintah lain.
Karena itu, koordinasi antar lembaga dinilai penting agar penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa lahan di berbagai daerah.
Harapan untuk Penyelesaian Konflik
Komnas HAM berharap usulan pembentukan unit khusus di Polri dapat dipertimbangkan secara serius.
Dengan penanganan yang lebih fokus, konflik agraria diharapkan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan adil.
Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi potensi konflik sosial yang berkaitan dengan sengketa lahan di Indonesia.
