KAIRO, MESIR (CVTOGEL) — Pemerintah Mesir secara resmi mendesak komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mempertimbangkan pengerahan pasukan internasional atau mekanisme pengawasan yang kredibel. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengawal implementasi gencatan senjata permanen yang baru dicapai di Gaza. Mesir berpendapat bahwa kehadiran pihak ketiga yang netral sangat penting untuk memastikan kepatuhan Israel dan Hamas terhadap kesepakatan tersebut dan mencegah eskalasi konflik berulang.
Desakan ini muncul dari kekhawatiran Mesir, yang berperan sebagai mediator utama, bahwa rapuhnya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai dapat kembali memicu kekerasan di Gaza.
I. Risiko Kegagalan Gencatan Senjata Tanpa Pengawasan
Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, dalam konferensi pers di Kairo, menekankan bahwa sejarah konflik Gaza diwarnai oleh pelanggaran gencatan senjata.
-
Faktor Kepercayaan: Mesir meyakini bahwa tanpa mata dan telinga internasional yang independen, setiap insiden kecil berpotensi disalahartikan dan memicu serangan balasan, yang dapat meruntuhkan seluruh perjanjian damai.
-
Mandat Kemanusiaan: Pasukan internasional juga dapat bertindak sebagai pengawas yang memastikan kelancaran dan keamanan pengiriman bantuan kemanusiaan yang masif ke Jalur Gaza, sebuah aspek krusial dari perjanjian gencatan senjata.
-
Tujuan Utama: Tujuan usulan ini adalah untuk mentransisikan situasi dari sekadar penghentian tembak-menembak menjadi kondisi damai yang berkelanjutan dan aman bagi warga sipil.
II. Respon dari Pihak Terkait dan Tantangan Politik
Usulan Mesir ini disambut dengan reaksi yang beragam dari pihak-pihak utama yang terlibat.
-
Israel: Israel diperkirakan akan menolak keras usulan pengerahan pasukan bersenjata internasional di wilayahnya, termasuk di perbatasan Gaza, dengan alasan kedaulatan dan keamanan nasional. Israel umumnya hanya menerima mekanisme pengawasan sipil atau teknologi yang terbatas.
-
Hamas: Di sisi lain, Hamas mungkin menyambut baik usulan ini, asalkan pasukan tersebut juga memiliki mandat untuk melindungi warga sipil Palestina dari kemungkinan serangan di masa depan.
-
PBB: PBB secara prinsip mendukung mekanisme yang menjamin perdamaian, namun keputusan untuk mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian (Peacekeeping Force) memerlukan resolusi dari Dewan Keamanan PBB, yang seringkali terhambat oleh perbedaan pandangan politik antar-anggota tetap (P5).
“Dunia harus berhenti hanya bereaksi terhadap kehancuran. Kita harus proaktif. Pasukan internasional adalah investasi stabilitas, bukan intervensi kedaulatan, untuk menjamin anak-anak Gaza tidak lagi hidup di bawah bom,” tegas Menteri Shoukry.
Mesir kini tengah berdiplomasi intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memuluskan usulan pengawasan internasional ini.
